Badan Intelijen Negara
<< Desember 2017 >>
MinSenSelRabKamJumSab
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  • foto

    Indonesia Menjadi Tuan Rumah KTT IORA 2017

    Jakarta, (06/03/2017). Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) yang digelar pada 5 hingga 7 Maret 2017 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC).

Bergegaslah Lakukan Registrasi Sim Card Prabayar

Jakarta (10/11/2017)- Kebijakan pemerintah terkait registrasi ulang kartu SIM prabayar sempat ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial berupa cuitan, tagar, serta meme lucu. Warganet juga mendapati berbagai hoax yang muncul seiring dengan kebijakan registrasi ulang kartu SIM prabayar dengan menggunakan nomor NIK pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang dimulai pada tanggal 31 Oktober 2017 lalu. 

Bukan tanpa alasan, pemerintah menetapkan kebijakan tersebut, karena didasari maraknya kasus kejahatan siber sebagai dampak semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informatika. Menurut Data Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada tahun 2014, dari 785 kasus kejahatan siber yang dilaporkan, sebanyak 404 diantaranya adalah kasus penipuan, termasuk melalui SMS. Pengungkapan kasus penipuan melalui SMS dan nomor ponsel dapat dikatakan tidak mudah dan membutuhkan waktu lama, mengingat adanya perbedaan antara jumlah penduduk dan nomor seluler yang tidak terdaftar beredar luas di masyarakat. Sementara itu, menurut data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), di Indonesia terdapat 360 juta nomor seluler, padahal jumlah penduduk di Indonesia saat ini mencapai 261 juta jiwa, atau dengan kata lain, satu penduduk dapat memiliki lebih dari satu nomor ponsel aktif. Melalui latar belakang itulah, tidak jarang timbul berbagai modus kejahatan, salah satunya kasus penipuan memanfaatkan media telephone seluler melalui SMS, dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Tujuan pemerintah melalui kebijakan registrasi kartu prabayar berupaya melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Oleh karena itu, melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, disebutkan bahwa pemilik kartu prabayar diwajibkan meregistrasi nomornya berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK), disamping itu juga disebutkan setiap NIK dan KK hanya bisa digunakan untuk maksimal tiga operator dan pelanggan membutuhkan nomor lebih harus melakukan registrasi ke operator seluler. 

Pemerintah melalui Menkominfo juga memberikan jaminan keamanan terkait proses registrasi SIM card prabayar dari penyalahgunaan data pelanggan, sebab semua operator telekomunikasi yang telah terikat komitmen menjamin perlindungan data pelanggan sesuai ISO 27001. Ke depan untuk menambah keamanan penggunaannya, pihak operator seluler segera menyediakan fitur pengecekan nomor yang akan dirilis pada 13 November 2017, dengan begitu akan semakin memudahkan seseorang untuk mengirim serta melakukan pengecekan tanpa harus khawatir apabila ada data yang disalahgunakan. Pelanggan juga dapat membatalkan registrasi (UNREG) dengan membawa KTP dan KK ke gerai operator. Sekedar informasi, berdasarkan pernyataan Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Noor Iza didapatkan jumlah nomor yang telah teregistrasi pada tahap pertama sebanyak 36.170.131 nomor. 

Sadar akan kebutuhan keamanan dalam memproteksi dari kejahatan siber, dihimbau bagi masyarakat yang belum mendaftarkan nomor prabayar, sebaiknya bergegas mendaftarkan sim card selulernya sebelum 28 Februari 2018. Apabila melebihi dari tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka pengguna telepon seluler akan mengalami pemblokiran bertahap sampai puncak pemblokiran pada 28 April 2018. 

Perlu diketahui bersama, registrasi nomor seluler tanpa dipungut biaya atau gratis.  Selanjutnya, proses validasi dapat dilakukan pelanggan secara mandiri dengan mengirimkan data pribadi berupa NIK dan KK melalui pesan SMS ke nomor 4444 dengan format NIK#NomorKK#. Adapun informasi lainnya, seperti yang berita hoax yang sempat beredar dengan penyebutan nama ibu, dari pihak Kominfo mengklarifikasi tidak membutuhkan nama ibu.  Informasi registrasi pengguna nomor seluler harus sesuai dengan NIK yang tertera di KTP dan KK agar berhasil dalam melakukan proses validasi. (*)