Badan Intelijen Negara
<< Agustus 2019 >>
MinSenSelRabKamJumSab
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • foto

    Pentingnya Pengelolaan Perbatasan Negara

    Mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

Era Baru Kebijakan One Belt One Road

Jakarta (7/8/2019) One Belt One Road (OBOR), merupakan sebuah kebijakan inovatif pemerintahan Tiongkok untuk membangun jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga Eropa. One Belt mengacu pada revitalisasi Silk Economic Road Economic Belt atau rute perdagangan yang melalui jalur sutra. Jalur tersebut mencakup daratan dari Tiongkok, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga Eropa yang juga akan didukung dengan jalur rel, jalan raya, dan jaringan pipa baru. Sedangkan, One Road mengacu pada 21st Century Maritime Silk Road atau sebuah jalur sutra berbasis laut yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa.

Sejak dipopulerkan oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang pada tahun 2019, OBOR telah merangkul 65 negara, melibatkan 4,4 miliar manusia, dan bernilai sekitar 40 persen dari total PDB global dengan skema bilateral. OBOR kemudian berkembang dan semakin populer dengan sebutan Belt and Road Iniative (BRI). Gagasan global Tiongkok tersebut turut memperkuat hubungan dan meningkatkan perdagangan antara Eropa dan Tiongkok yang telah tumbuh 168 persen selama sepuluh tahun terakhir. Tujuan lainnya yakni memperkuat komunikasi kebijakan, meningkatkan kerjasama ekonomi dan moneter, menghilangkan hambatan perdagangan, dan meningkatkan transportasi dari Pasifik ke Laut Baltik, dari Asia Tengah ke Samudera Hindia, dan akhirnya ke Asia Barat dan Selatan.

Babak baru BRI dimulai pada 12 Juli 2019, dengan ditandatanganinya kerja sama Tiongkok dengan 18 negara Arab. Menurut Departemen Perdagangan Tiongkok, perusahaan-perusahaan asal “Negeri Tirai Bambu” tersebut akan menggarap proyek-proyek senilai US$ 35,6 miliar atau sekitar Rp 498,4 miliar di negara-negara Arab. Bidang kerja sama mencakup berbagai sektor, antara lain energi, infrastruktur, dan manufaktur. Seperti dilansir kantor berita Xinhua, Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, Qian Keming mengatakan, nilai investasi langsung dari perusahaan-perusahaan Tiongkok pada proyek-proyek tersebut mencapai US$ 1,2 miliar atau Rp 16,8 triliun. Pemerintah Tiongkok juga mendorong perusahaan-perusahaan keuangan dari negara tersebut untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Arab di sektor pelabuhan, rel kereta, kelistrikan, dan telekomunikasi.

Tiongkok telah melakukan pendekatan kepada negara-negara Arab tersebut sejak Tiongkok-Arab States Cooperation Forum dilaksanakan di Beijing pada Juli 2018. Pada pertemuan tersebut, Presiden Tiongkok Xi Jinping menjanjikan pinjaman senilai US$ 20 miliar atau Rp 280 triliun untuk mendukung proyek-proyek di Arab. Tawaran kerja sama dari Tiongkok disambut baik oleh negara-negara Arab. Hal ini dikarenakan beberapa negara Arab menghadapi masalah instabilitas politik akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, masuknya Tiongkok dengan proyek BRI dinilai bisa mengatasi masalah tersebut.

Hadirnya Tiongkok sebagai kekuatan global perlu disikapi secara proporsional dan rasional. BRI dinilai sebagai satu bentuk grand strategy yang akan mengurangi jurang ekonomi antara kawasan Timur dan Barat. Sekaligus untuk rebalancing kekuatan ekonomi dan politik AS di Asia. Secara ekonomi, BRI dapat memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati bahwa, Indonesia tidak keliru mendukung pembangunan Belt and Road Initiative. Proyek tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi jika Negara menyikapi dengan tepat. Jika kerja sama BRI tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan investasi, Indonesia hanya akan menjadi keran bahan baku bagi produsen-produsen global. Hal ini juga didukung oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menyatakan inisiatif OBOR adalah bagian untuk menarik investasi ke Dalam Negeri. Dampak inisiatif itu kepada perekonomian Indonesia sangat bergantung kepada proyek ke depannya.

OBOR sejalan dengan kepentingan nasional dalam visi Poros Maritim Dunia. Hal ini berkaitan dengan tiga dari lima pilar yang terdapat pada visi Poros Maritim Dunia, yaitu konektivitas maritim, ekonomi maritim, dan budaya maritim. Pembangunan infrastruktur maritim tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas jalur-jalur maritim di seluruh pelosok nusantara, yang kemudian berdampak terhadap kegiatan ekonomi maritim Indonesia. Jalur inilah yang kelak digunakan untuk lebih mempercepat proses pembangunan, sekaligus memeratakan hasil pembangunan. Sehingga, hal ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), menilai proyek The Belt and Road Initiative atau OBOR dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta, mengatakan bahwa OBOR harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok.

Sehubungan dengan proyek BRI, Indonesia telah menandatangani 23 proyek kerjasama pada konferensi BRI di Beijing pada 26 April  2019, yang akan dibangun di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Bali. Proyek-proyek tersebut meliputi, antara lain, pembangunan kawasan industri dan infrastruktur penunjang (Taman Kuning, Kaltara), proyek pembangkit listrik hasil olahan sampah (Sulawesi Utara) dan Taman Teknologi di Pulau Kura-kura (Bali). Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Forum Belt and Road kedua tersebut menegaskan proyek-proyek di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok (Belt and Road Initiative atau BRI) harus sejalan dengan strategi pembangunan nasional, yang digerakkan oleh sektor swasta dan tidak menambah utang pemerintah.

Terkait dengan kepentingan Indonesia, pemerintah Indonesia telah menyiapkan persyaratan khusus. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyampaikan bahwa, Pemerintah justru memperketat syarat-syarat bagi seluruh pebisnis Tiongkok yang akan berinvestasi ke Indonesia, yakni investor Tiongkok harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia, perusahaan yang berinvestasi harus memproduksi barang yang bernilai tambah (added value), perusahaan asal Tiongkok wajib melakukan transfer teknologi kepada para pekerja lokal, Pemerintah Indonesia memprioritaskan konsep investasi melalui business to business (B to B) bukan government to government (G to G), dan jenis usaha yang dibangun harus ramah lingkungan.  Dengan demikian kehadiran Pemerintah Indonesia dalam BRI dapat menoptimalkan bertemunya masing-masing badan usaha antara kedua negara. Mengingat kerja sama dilakukan dalam BRI melibatkan badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perguruan tinggi. (*)