Badan Intelijen Negara
<< Februari 2019 >>
MinSenSelRabKamJumSab
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
  • foto

    Pentingnya Pengelolaan Perbatasan Negara

    Mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

Kepala BIN : Penerimaan Pajak Harus Diamankan

Jakarta (26/11/2015) - Penerimaan perpajakan harus diamankan bersama, karena sebagain besar penerimaan negara berasal dari pajak. Badan Intelijen Negara (BIN) akan membantu Kementerian Keuangan dalam menggali potensi penerimaan pajak. Tugas intelijen yang bisa dilakukan dalam mengamankan penerimaan perpajakan, antara lain melakukan penyadapan dan melihat aliran dana di sistem perbankan. Demikian pernyataan Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkeu dan BIN, di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 26 November 2015.

 

Lebih lanjut Kepala BIN mengatakan bahwa penerimaan perpajakan, sangat penting untuk dikawal mengingat 70 persen penerimaan negara berasal dari perpajakan. Sayangnya, penerimaan perpajakan belum optimal karena masih banyaknya pihak-pihak yang mengganggu penerimaan pajak, termasuk banyaknya pengemplang pajak.

 

“Penerimaan perpajakan banyak kendalanya, kita akan telisik trik-trik mereka apa saja. Sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2011, kita bisa melakukan penyadapan, dan memeriksa aliran dana seseorang,” kata Sutiyoso.


Kepala BIN juga menyatakan bahwa sebenarnya BIN sudah memiliki deputi intelijen bidang ekonomi sejak 2011. Salah satu fungsi kedeputian tersebut meliputi pengamanan penerimaan negara di sektor perpajakan.

 

"BIN akan tingkatkan peran deteksi dini. Di daerah-daerah, kami juga sudah punya satuan tugas (satgas) penanganan kejahatan ekonomi," ujar Sutiyoso.

 

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, bantuan dari BIN sangat penting untuk menelisik sumber-sumber penerimaan pajak yang selama ini belum terjangkau atau terdeteksi. Selain itu juga untuk membantu mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam menagih piutang pajak.

 

“Fokus dari kerjasama ini adalah untuk pajak dan bea cukai. Kami sangat terima kasih kepada Kepala BIN untuk bekerjasama memperkuat intelijen di bidang ekonomi, khususnya penerimaan negara”, Ujar Bambang. 

 

Menurut Menkeu, berapapun tambahan penerimaan yang bisa didapat, kerja sama ini untuk mengamankan penerimaan perpajakan baik tahun ini atau kedepannya. Kita semua tahu ada WP (wajib pajak) yang susah mematuhi aturan pajak. Istilahnya kurang patuh dan berusaha mencari celah. Bantuan BIN akan sangat berharga.

 

Berdasarkan MoU ini, BIN bertugas dan bertanggungjawab melakukan upaya strategis pengamanan penerimaan perpajakan serta menyampaikan informasi intelijen yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terkait penerimaan perpajakan baik dari luar maupun di dalam negeri.

 

Sedangkan Kemenkeu bertugas dan bertanggungjawab untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan permasalahan penerimaan perpajakan yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keamanan nasional.(*)