Badan Intelijen Negara
<< November 2018 >>
MinSenSelRabKamJumSab
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
  • foto

    Solidaritas Pertemuan IMF Bank Dunia untuk Bencana Alam di Indonesia

    Jakarta (9/10/2018)- Indonesia kembali mencuri perhatian dunia, untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah IMF World Bank Group Annual Meetings 2018 (IMF-WBG AM 2018) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 8-14 Oktober 2018 di Kawasan Nusa Dua, Bali. Pertemuan IMF-WBG AM 2018 mempunyai nilai strategis dan dapat dijadikan momentum bagi Indonesia sebagai middle-income country mampu menunjukkan kemajuan ekonomi dan kepemimpinan serta komitmen dalam penanganan isu-isu global. Di tengah persiapan penyelenggaraan perhelatan akbar tersebut, telah diwarnai dengan tragedi bencana alam dan tsunami yang menimpa daerah di Indonesia, khususnya Lombok dan Palu. Bencana gempa dan tsunami juga menjadi perhatian bersama penyelenggara baik dari pemerintah pusat maupun dari perwakilan IMF. Bentuk kepedulian ditunjukkan melalui aksi solidaritas terhadap bencana gempa yang diberi nama ‘Solidarity for Lombok’ tepat satu hari sebelum perhelatan dimulai.

Kepala BIN : Perlu Revisi UU Terorisme Terkait Kewenangan BIN

 (15/1/2016)-Jika ingin penanganan terorisme lebih aman, perlu perbaikan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Badan Intelijen Negara (BIN) perlu diberi kewenangan lebih untuk menangkap dan menahan terduga teroris, dalam pelaksanaannya tetap menyeimbangkan antara HAM, kebebasan, dan kondisi keamanan nasional. Demikian pernyataan Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, dalam konferensi pers, di kantor BIN, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Januari 2016.

Lebih lanjut Kepala BIN menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara disebutkan bahwa BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran. Namun dalam pasal 34, BIN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan maupun penahanan. Terkait masalah penanganan terorime di Indonesia, BIN sudah melaksanakan sesuai kewenangan yang dimiliki.

"BIN telah melakukan tindakan sesuai kewenangan warning dan indikasi-indikasi tanpa mengabaikan pasal 34 UU No. 17 Tahun 2011, BIN telah memberikan sinyal-sinyal tentang adanya potensi serangan teroris sejak November 2015 salah satunya potensi ancaman terkait seratusan kombatan ISIS yang kembali ke Indonesia, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. BIN sudah menghimbau melalui Kominda dan Kominpus bahwa kemungkinan akan ada serangan teroris pada 9 Januari 2016, ternyata aksi teroris dilakukan pada 14 Januari 2014", tegas Sutiyoso.

Sutiyoso menambahkan bahwa serangan teroris tidak mengenal ruang, waktu, dan sasaran, sehingga sulit untuk mendeteksinya. Hal tersebut juga dialami oleh negara-negara lain seperti AS, Perancis, Thailand, dan Turki. Terkait aksi teror di Jakarta, tindakan penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan patut diapresiasi, karena kurang dari 4 jam situasi di Jakarta sudah dapat dikatakan kondusif, dibandingkan dengan negara lain yang membutuhkan waktu berhari-hari.

Penanganan terorisme di Indonesia tergolong sangat menghormati HAM dan kebebasan, dengan mengedepankan proses hukum. Di negara-negara seperti AS, Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya, ketika keamanan nasional terancam oleh terorisme, mereka dapat mengedepankan proses intelijen. Lembaga intelijen diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

"Malaysia sudah mengubah undang-undang terorisme karena mereka dianggap membahayakan. Anda ingin tahu? Mereka dikasih gelang elektronik, sehingga 24 jam dipantau oleh intelijen," terang Sutiyoso. Kepala BIN juga menghimbau agar masyarakat untuk tetap waspada dan tidak perlu takut untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ancaman serangan teroris masih tetap ada oleh karena itu harus kita hadapi bersama, jika ada hal-hal yang mencurigakan agar segera melaporkan ke aparat keamanan terdekat.(*)