Badan Intelijen Negara
<< September 2018 >>
MinSenSelRabKamJumSab
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
  • foto

    Silas Papare Tokoh Pejuang dari Timur Indonesia

    Jakarta (20/7/2018)- Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawanya, demikian kata-kata bijak yang sering kita dengar terutama saat kita teringat akan tokoh-tokoh pejuang bangsa kita. Saat itulah terlintas dalam pikiran kita nama-nama besar pahlawan nasional, seperti Pangeran Diponegoro, Jenderal Soedirman, Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien, dan lain sebagainya. Disamping nama-nama besar diatas, masih banyak tokoh pejuang yang jarang kita dengar namanya, seperti Silas Papare, seorang tokoh pejuang dari timur Indonesia yang berjasa menyatukan Irian Jaya (Papua) ke dalam wilayah Indonesia. Silas Papare adalah keturunan asli Papua yang lahir di Serui tahun 1918. Silas Papare mengenyam pendidikan sekolah zending dan pendidikan juru rawat. Silas papare bekerja di rumah sakit di Serui selama 3 tahun, kemudian bekerja pada perusahaan minyak di Sorong sampai Jepang masuk pada awal 1942. Setelah itu Silas kembali ke Serui dan menjadi petani. Pada tahun 1944 Silas Papare direkrut oleh Amerika untuk menjadi mata-mata membantu Amerika mengusir Jepang dari Irian. Pasca Jepang kalah pada Perang dunia ke-2, Belanda kembali mendirikan pemerintahan kolonialnya di Irian. Karena tidak menyukai Belanda, Silas kembali lagi ke Serui dan bekerja di rumah sakit. Pada Desember 1945, Silas bersama teman-temannya berusaha mempengaruhi pemuda-pemuda Irian Barat yang tergabung dalam Batalyon Papua untuk melancarkan pemberontakan. Rencana tersebut gagal karena bocornya informasi. Ia kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Jayapura. Saat menjalani masa tahanan di Jayapura, Silas Papare berkenalan dengan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur sulawesi yang diasingkan oleh Belanda di tempat tersebut. Perkenalannya dengan Sam Ratulangi membuatnya semakin yakin bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan keyakinanya tersebut akhirnya pada November 1946 Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). PKII berperan penting dalam menumbuhkan dan membesarkan benih nasionalisme keindonesiaan di Tanah Papua (Irian). Di bawah ancaman penjajah Belanda, aktivitas PKII dinyatakan ilegal. Namun Papare dan kawan-kawannya terus berjuang di bawah tanah. Dalam tekanan Belanda yang ketat itu anggota PKII terus bertambah. Pada tahun 1949 PKII tercatat memiliki anggota 4000 orang. Keberanian Silas Papare dalam mendirikan PKII membuatnya kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Biak. Namun kemudian ia berhasil melarikan diri menuju Yogyakarta.

Nilai-Nilai HAM Sebagai DNA Bangsa Indonesia

Secara periodik, pemerintah telah menyusun dan menyampaikan Laporan Universal Periodic Review (UPR) ke Dewan HAM PBB sebagai bentuk komitmen penegakan HAM di Indonesia. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan bagi UPR Working Group dalam Sesi Sidang UPR pada 3 Mei 2017 di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia melalui forum tersebut telah memberikan jawaban atas 150 rekomendasi yang telah diterima pada tahun 2012 yang lalu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Universal Periodic Review (UPR) adalah sebuah mekanisme dalam Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diinisiasi pada tahun 2005 sebagai salah satu proses reformasi PBB. UPR dirancang oleh Resolusi Majelis Umum nomor 60/251 untuk mempelajari secara berkala performa hak asasi manusia dari ke-193 negara-negara anggota PBB. Mekanisme ini dimaksudkan untuk melengkapi, bukan menduplikasi, kinerja mekanisme hak asasi manusia lainnya, termasuk badan-badan traktat hak asasi manusia PBB. Sehingga komitmen setiap negara dalam mengawal dan melindungi HAM dapat terwujud dengan baik.

Laporan Universal Periodic Review (UPR) disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Dalam pidato pengantar tercermin bahwa komitmen perlindungan HAM pemerintah Indonesia sangat kuat. Bahkan secara natural, nilai-nilai Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dari DNA bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan demokratis. Menlu Retno menjelaskan berbagai upaya kongkrit dan capaian Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pasca UPR 2012. Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen HAM PBB, upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke masyarakat internasional melalui mekanisme UPR.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia serta kebijakan kesejahteraan pembangunan di tanah air. Kebijakan nasional seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera hingga kebijakan kesejahteraan dan keadilan di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dan program Papua Terang Benderang, telah mendapatkan pengakuan positif dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu tujuan utama kebijakan pemerintah adalah mengurangi disparitas antara yang miskin dan kaya baik didalam maupun antar provinsi. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesamaan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia.

Khusus terkait dengan pemajuan hak ekonomi, sosial, pembangunan di Papua, komitmen dan perhatian Presiden Joko Widodo sangat kuat. Terutama dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Presiden Joko Widodo secara rutin dan langsung meninjau kemajuan dari pembangunan infrastruktur di Papua serta melakukan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka. Beberapa kemajuan telah dirasakan dari berbagai program di Papua dan Papua Barat termasuk diterimanya lebih dari 2.8 juta kartu sehat  oleh masyarakat dan 360.000 pelajar yang menikmati Smart Student Program di Papua dan Pupua Barat.

Sementara itu berkaitan dengan pemajuan hak perempuan dan anak, telah tercermin dalam kabinet kerja pemerintah. Terdapat 9 Menteri perempuan yang menduduki portfolio strategis dari 34 Menteri Kabinet. Selain itu, saat ini sedang difinalisasi RUU mengenai kesetaraan dan keadilan gender, yang diharapkan akan dapat memberikan fondasi lebih kuat bagi kebijakan yang lebih sensitif kepada kesetaraan gender.

Komitmen kuat dalam perlindungan HAM juga turut dihadirkan dalam beragam kebijakan Pemerintah Indonesia sebagai natural leader komunitas ASEAN. Dalam KTT ASEAN di Filipina, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengarusutamakan perlindungan HAM di semua pilar kerja sama ASEAN. Di tingkat global, kerja sama Indonesia dengan berbagai mekanisme HAM PBB juga mendapatkan apresiasi luas, termasuk kunjungan terakhir Pelapor Khusus untuk Hak Atas Kesehatan ke Indonesia bulan April lalu. Pemerintah Indonesia secara konsisten dan terus menerus aktif dalam mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai HAM di tingkat internasional termasuk melalui berbagai mekanisme HAM internasional.

Kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan tujuan bersama masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi dan berdaulat. Seluruh elemen kehidupan bernegara senantiasa untuk mendukung terwujudnya perlindungan HAM sesuai amanah ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sebagai institusi negara, Badan Intelijen Negara juga terus menunjukkan komitmen dalam mengawal perlindungan HAM seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk komitmen tersebut tercermin dalam sumpah atau janji intelijen yang tertuang pada UU Intelijen Negara. Setiap penyelenggaraan intelijen negara senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Adapun bunyi salah satu sumpah atau janji intelijen negara sebagai berikut “Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum”.

Mekanisme UPR merupakan salah satu instrumen, dimana seluruh negara anggota PBB berkesempatan untuk dikaji-ulang, ataupun menjadi negara yang memberikan pandangan serta rekomendasi HAM-nya. Partisipasi Indonesia pada mekanisme UPR selain untuk ekspose berbagai langkah yang telah ditempuh, juga merupakan cerminan kuatnya dukungan Indonesia terhadap kerja Dewan HAM PBB melalui mekanisme UPR-nya.  Apapun bentuk instrumennya, Pemerintah Indonesia melalui komponen kehidupan bernegara akan terus berupaya untuk memperkuat kapasitas negara dalam memenuhi komitmen HAM nasional dan internasional. (*)