Badan Intelijen Negara
<< Januari 2019 >>
MinSenSelRabKamJumSab
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • foto

    Pentingnya Pengelolaan Perbatasan Negara

    Mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018 Capai 6,1 Persen

Jakarta (06/06/2017) - Optimisme pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan ekonomi di tahun 2018 secara bertahap terus ditingkatkan. Presiden Joko Widodo bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1 persen. Hal ini disampaikan saat pembukaan Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, (15/3/2017).

"Sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, kita juga harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 kira-kira 5,4-6,1 persen," kata Presiden Jokowi.

Pencapaian target tersebut, tentu membutuhkan kolabolarsi semua kementerian melalui langkah konkret dan penajaman program prioritas. Dengan demikian diharapkan setiap program dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat berkorelasi pada tata kelola investasi yang lebih produktif. Terutama dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Untuk mewujudkan optimisme pertumbuhan ekonomi tersebut, terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapat penanganan khusus. Terlebih dengan memperhatikan dinamika situasi global dengan beragam ketegangan di berbagai wilayah, terutama terkait potensi konflik dan hegemoni ekonomi.

"Potensi konflik sosial dan intoleransi, kejahatan yang terorganisir serta kondisi ekonomi yang masih rentan, apalagi diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan fluktuasi nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur dan kurangnya pasokan kebutuhan pokok," ujar Kepala BIN, Budi Gunawan.

Stabilitas keamanan yang kondusif tentu berimplikasi positif terhadap iklim investasi di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada peringkat rating lndonesia menjadi Investment Grade oleh Standard & Poor's (S&P). Sehingga secara simultan  diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia.

"Dengan peningkatan investasi, maka kapasitas produksi meningkat dan lapangan kerja baru dapat diciptakan," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017). Rapat tersebut membahas tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2018.

Sri Mulyani menambahkan, melalui pertumbuhan ekonomi global, pemerintah terus mendorong ekspor produk-produk manufaktur yang kompetitif, komoditas sumber daya alam yang bernilai tambah serta perluasan pasar. Juga memanfaatkan teknologi dan efisiensi dengan bertumpu pada sektor pertanian yang makin produktif dan efisien.

Investasi diproyeksikan tumbuh 8,0% dengan keberlanjutan belanja infrastruktur Pemerintah dan peningkatan partisipasi BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, Konsumsi rumah tangga dijaga untuk tumbuh 5,4% melalui peningkatan kesempatan kerja, menjaga inflasi yang rendah dan dukungan belanja sosial. Perbaikan produktivitas baik dari sisi sistem logistik, infrastruktur, regulasi yang sederhana dan kualitas manusia akan menjadi fokus Pemerintah. Dengan demikian, optimisme strategi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4%-6,1% di 2018 dapat terwujud.(*)