Badan Intelijen Negara
<< Februari 2019 >>
MinSenSelRabKamJumSab
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
  • foto

    Pentingnya Pengelolaan Perbatasan Negara

    Mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

Kepala BIN : Ulama Berperan Menyatukan Elemen Masyarakat dan Tangkal Ancaman

Jakarta (17/7/2017)-Pemerintah telah melakukan langkah antisipatif dan upaya cegah dini dalam penanganan masalah kekerasan dan konflik sosial di masyarakat, melalui pendekatan secara keagamaan dan pelibatan tokoh agama. Ditengah merebaknya ancaman, ulama sebagai sosok yang diberikan hidayah oleh Allah dapat berperan menyatukan seluruh elemen masyarakat untuk menangkal ancaman yang masuk ke Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H.,M.Si., Ph.D,melalui rilis media, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2017. 
“Saat ini intelijen telah memasuki era 3.0 yakni intelijen yang mampu memadukan peran personil intelijen, teknologi dan jaringan masyarakat. Konsep intelijen 3.0 sangat dibutuhkan guna mendeteksi mengeliminir ancaman yang dihadapi di Indonesia, pungkas Jenderal Bintang Empat.”
Kepala Badan Intelijen Negara lebih lanjut mengatakan bahwa beberapa jenis ancaman yang masuk ke Indonesia antara lain: Pertama, ancaman black ops dengan cara mempengaruhi kelompok tertentu untuk menciptakan situasi inkondusif di pemerintahan. Kedua, ancaman psyco ops yakni berita hoax yang terus mempengaruhi opini masyarakat. Kemudian ada juga, ancaman kelompok teror dengan konsep jihad fardiyah (amaliyah perorangan) melalui kelompok ISIS yang ingin menciptakan khilafah islamiyah seperti zaman khilafah usmaniyah yang telah bergerak dari Timur Tengah ke wilayah Asia Pasifik. 
Ketiga, ancaman narkoba, Indonesia dijadikan target pasar narkoba oleh 27 kartel narkoba di dunia, Keempat, ancaman ideologi anti Pancasila. Kelima, ancaman ekonomi yang didominasi maraknya produk palsu khususnya produk Tiongkok dan juga ancaman mafia pangan dan energi serta praktik ekonomi tidak sehat di kalangan pelaku ekonomi, seperti isu masuknya tentara Tiongkok ke Indonesia. Keenam, ancaman cyber dan media war yang mengadu domba ulama dengan pemerintah. Ketujuh, ancaman pihak intelijen asing melalui serangan virus di komputer, dan terakhir ancaman Papua Barat dan Papua serta Gerakan Aceh Merdeka yang menunjukkan pergerakan yang signifikan. 
“Ulama perlu mempelajari dan ikut terlibat langsung dalam konsep inteljien 3.0 yakni intelijen yang mampu memadukan peran personil intelijen, teknologi dan jaringan masyarakat. Konsep intelijen 3.0 sangat dibutuhkan guna mendeteksi mengeliminir ancaman yang dihadapi di Indonesia”, himbau  Budi Gunawan.”
Kepala Badan Intelijen Negara juga mengharapkan agar ulama, umaro, umat Islam, TNI dan Polri yang merupakan kekuatan sekaligus kebanggaan Indonesia dan Negara, untuk terus dapat menjaga keutuhan bangsa dan menjadi contoh bagi kehidupan dan peradaban dunia yang damai. (*)