Badan Intelijen Negara
<< Mei 2020 >>
MinSenSelRabKamJumSab
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  • foto

    GTPPC19 Pertegas Status Bencana Nasional COVID 19

    JAKARTA – Gugus Tugas Percepatanan Penanganan COVID-19 atau GTPPC19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Langkah Strategis Pemerintah Antisipasi Pandemi Covid-19

Jakarta (10/4/2020)- Pandemi Covid-19 memberi dampak negatif bagi masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, Pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Pada tanggal 31 Maret yang lalu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima, jumlahnya total anggarannya adalah Rp37,4 triliun. Kemudian yang berkaitan dengan Kartu Sembako diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan Rp200 ribu per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun. Kemudian Kartu Prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang (dengan) insentif pascapelatihan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan, anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450VA dan diskon tarif listrik untuk 900VA, yang tadi yang 450VA (sejumlah) 24 juta pelanggan dan yang 900VA (sejumlah) 7 juta pelanggan, anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun. 

Dan dalam minggu ini, Pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari Pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang dialokasikan (sebesar) Rp2,2 triliun. 

Kemudian bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial (bansos) tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun. 

Kemudian juga sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun. 

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannnya adalah Rp16,9 triliun. Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan Program Padat Karya Tunai Daesa, ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun. Kemudian di kementerian-kementerian yang lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. 

Dan yang terakhir, Polri juga akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program Kartu Prakerja, namanya Program Keselamatan oleh Polri yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar.

Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. 

Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia tidak mudah. Oleh karena itu, para pengsuaha perlu berusaha keras mempertahankan para pekerjanya dan  mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong-royong secara Nasional agar bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan. (*/Disarikan dari Konferensi Pers Presiden Joko Widodo, pada 9 April 2020 di Istana Merdeka)