Badan Intelijen Negara
Berita Nasional
  • foto

    Kepala BIN: Permainan Pokemon Go Lebih Besar Mudaratnya Daripada Manfaatnya

    Jakarta (21/07/2016)-Permainan Pokemon Go dapat mengganggu aktivitas belajar anak-anak, sehingga permainan ini lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Untuk itu, diingatkan agar masyarakat berhati-hati bermain game ini.
  • foto

    BIN Kembali Raih WTP dari BPK

    Jakarta (2/6/2016) - Badan Intelijen Negara (BIN) kembali meraih capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2015. Hasil capaian WTP itu diserahkan oleh Anggota I BPK RI. DR. Agung Firman Sampurna kepada Wakil Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Torry Djohar Banguntoro, yang mewakili Kepala BIN Letjen TNI (Purn.) Sutiyoso, di Auditorium Pusdiklat BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Juni 2016.
  • Mewaspadai Propaganda Kelompok Radikal Kiri dan Fitnah Terhadap Presiden Joko Widodo

    Jakarta (14/05/2016) – Selama beberapa hari ini, beredar pesan berantai di jejaring media sosial terkait isu pembagian kaos gratis bergambar Palu Arit sebanyak 102.000 kaos. Pembagian kaos lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) ini diisukan dilakukan pada tanggal 9 Mei 2016, bertepatan dengan Hari Lahir PKI ke-102 tahun.
  • foto

    Kepala BIN Serahkan Samadikun Ke Jaksa Agung

    Jakarta (21/04/2016) – Kepala Badan Intelijen Negara, Lejen TNI (Purn) Sutiyoso menyerahkan buron kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono kepada Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis malam, 21 April 2016.
  • foto

    Kepala BIN : Saatnya Soft Approach Untuk Selesaikan Konflik

    Jakarta (2/4/2016) – Penyelesaian konflik secara hard power harus diubah menjadi soft approach. Upaya ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, bahwa penggunaan soft power dalam menyelesaikan konflik di Indonesia lebih efektif daripada penyelesaian konflik secara hard power.
  • foto

    Kepala BIN : Antisipasi Ancaman, Intelijen siapkan Kewenangan Tambahan

    Jakarta (29/2/2016)-Intelijen perlu kewenangan tambahan terkait penanganan potensi ancaman seperti gerakan teroris, separatis, maupun radikal. Badan Intelijen Negara (BIN) telah mendeteksi adanya gerakan-gerakan tersebut, namun tidak dapat menggali informasi lebih lanjut dari mereka karena kewenangan tersebut belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
  • foto

    Kepala BIN : Perlu Revisi UU Terorisme Terkait Kewenangan BIN

    Jakarta - (15/1/2016)-Jika ingin penanganan terorisme lebih aman, perlu perbaikan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Badan Intelijen Negara (BIN) perlu diberi kewenangan lebih untuk menangkap dan menahan terduga teroris, dalam pelaksanaannya tetap menyeimbangkan antara HAM, kebebasan, dan kondisi keamanan nasional. Demikian pernyataan Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso