Badan Intelijen Negara

Kedudukan BIN Sebagai Alat Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara merupakan alat Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Intelijen Negara, khususnya pada bagian "Umum", dijelaskan bahwa : Personel Intelijen Negara harus mempunyai sikap dan tindakan yang professional, obyektif, dan netral.

Sikap dan tindakan tersebut mencerminkan Personel Intelijen Negara yang independen dan imparsial karena segala tindakan didasarkan pada fakta dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi atau golongan serta tidak bergantung pada pihak lain, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan Negara.

 

HUBUNGAN BIN DENGAN PRESIDEN

Badan Intelijen Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

 

KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

Badan Intelijen Negara berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara. Penyelenggara Intelijen Negara lainnya, yaitu Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/lembaga pemerintah non-Kementerian wajib berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara.