Badan Intelijen Negara
<< Januari 2019 >>
MinSenSelRabKamJumSab
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • foto

    Pentingnya Pengelolaan Perbatasan Negara

    Mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

Rilis Berita Tentang Isu Penyadapan

 

BADAN INTELIJEN NEGARA

DEPUTI VI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

 

RILIS BERITA TENTANG ISU PENYADAPAN

 

MENYIKAPI BEREDARNYA ISU PENYADAPAN YANG MENGAITKAN DENGAN INSTITUSI BIN, PERLU DISAMPAIKAN PENJELASAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

 

BAHWA PERNYATAAN SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN PENASIHAT HUKUMNYA PADA PERSIDANGAN TANGGAL 31 JANUARI 2017 TERKAIT ADANYA INFORMASI TENTANG KOMUNIKASI ANTARA K.H MA’RUF AMIN DENGAN BAPAK DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, TIDAK DISEBUTKAN SECARA TEGAS APAKAH DALAM BENTUK KOMUNIKASI VERBAL SECARA LANGSUNG ATAUKAH PERCAKAPAN TELEPON YANG DIPEROLEH MELALUI PENYADAPAN.

 

INFORMASI TERSEBUT MENJADI TANGGUNGJAWAB SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN PENASIHAT HUKUM YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA MAJELIS HAKIM DALAM PROSES PERSIDANGAN TERSEBUT.

 

BAHWA SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA SUDAH MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF KEPADA K.H. MA’ARUF AMIN DAN SUDAH DITERIMA SERTA DIMAAFKAN OLEH K.H. MA’ARUF AMIN. SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA JUGA TELAH MELAKUKAN KLARIFIKASI BAHWA INFORMASI YANG DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI DALAM PERSIDANGAN BERITA YANG BERSUMBER DARI MEDIA ONLINE liputan6.com EDISI TANGGAL 7 OKTOBER 2016.

 

BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA, BIN MERUPAKAN ELEMEN UTAMA DALAM SISTEM KEAMANAN NASIONAL UNTUK MEMPERTAHANKAN KESATUAN DAN PERSATUAN NKRI.

 

DALAM MENJALANKAN TUGAS, PERAN DAN FUNGSINYA, BIN DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA, NAMUN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN HANYA UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN DALAM RANGKA MENJAGA KESELAMATAN, KEUTUHAN, DAN KEDAULATAN NKRI YANG HASILNYA TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN APALAGI DIBERIKAN KEPADA PIHAK TERTENTU.

 

MELALUI KLARIFIKASI RESMI INI, TERKAIT INFORMASI TENTANG ADANYA KOMUNIKASI ANTARA KETUA MUI DENGAN BAPAK DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO YANG DISAMPAIKAN OLEH KUASA HUKUM BAPAK BASUKI TJAHAJA PURNAMA DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 31 JANUARI 2017, MAKA BERSAMA INI BIN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI TERSEBUT BUKAN BERASAL DARI BIN.

 

TTD. DEPUTI VI KA - BIN 

SUNDAWAN SALYA.