Badan Intelijen Negara
<< April 2020 >>
MinSenSelRabKamJumSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
  • foto

    Menyempurnakan Landasan Infrastruktur, Membangun Sumber Daya Manusia

    Pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menggenapkan 5 tahun masa pemerintahannya. Kita patut bersyukur bahwa kita telah juga sebagai bangsa menentukan kepemimpinan Negara dan Pemerintahan periode 2019-2024. Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih K.H. Ma’ruf Amin pada saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mengambil estafet kepemimpinan bangsa.

SIARAN PERS: DISKUSI PUBLIK RUU CIPTA KERJA, MANFAATKAN MOMENTUM MENUJU INDONESIA MAJU 2045

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

 

SIARAN PERS

No. HM.4.6/31/SET.M.EKON.2.3/03/2020

 RUU Cipta Kerja, Manfaatkan Momentum Menuju Indonesia Maju 2045

 

Yogyakarta, 12 Maret 2020

 

Pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Salah satunya, dengan cara mendorong investasi melalui penyederhanaan serta penyelarasan regulasi dan perizinan. RUU Cipta Kerja dirancang sebagai jalan pembuka untuk mencapai misi tersebut.

Sejalan dengan Agenda Pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonoian Republik Indonesia mengadakan diskusi publik dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 12 Maret 2020. Hadir pula beberapa narasumber dari para akademisi UGM.

Ari Budimanta, Staf Khusus Presiden RI membahas garis besar terkait RUU Cipta Kerja meliputi peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberdayaan UMK-M dan koperasi.

Sementara Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar menerangkan, RUU Cipta Kerja setidaknya dilatarbelakangi 5 (lima) hal, antara lain sebagai berikut:

Pertama, kompleksitas dan obesitas regulasi, baik di pusat maupun daerah, dengan total ada 43.604 peraturan.

Kedua, peringkat daya saing Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan hasil survey, beberapa faktor utama permasalahan berbisnis di Indonesia antara lain korupsi, birokrasi yang tidak efisien, kepastian kebijakan, dan ketenagakerjaan.

Ketiga, tingginya angkatan kerja yang tidak/belum bekerja maupun bekerja tidak penuh. Data mencatat, ada 7,05 juta pengangguran, 2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta setengah penganggur, dan 28,41 juta pekerja paruh waktu. Artinya, ada 45,84 juta atau 34,4% angkatan kerja yang bekerja tidak penuh.

Keempat, perlunya pemberdayaan UMK-M dan peningkatan peran koperasi. Kontribusi UMK-M terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 60,34% dan menyerap lebih dari 97,02% dari total tenaga kerja.

Kelima, ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi tanah air, seperti perang dagang antara AS dan RRT, ketegangan di Timur Tengah, Wabah Virus Korona, dan dinamika perubahan ekonomi global lainnya.

Reza juga menggarisbawahi, RUU Cipta Kerja masih terbuka untuk dibahas dan diharmonisasikan di DPR RI. Masukan dan penyempurnaan rumusan akan dimuat dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disusun DPR RI. Aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang disampaikan kepada Pemerintah juga akan dibawa dalam pembahasan dengan DPR RI.

Tadjuddin Noer Effendy dari Departemen Sosiologi FISIPOL UGM fokus membahas klaster ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja adalah terobosan yang dilakukan oleh Negara untuk membantu para tenaga kerja dan calon tenaga kerja anak-anak bangsa. RUU Cipta Kerja dibuat untuk melindungi dan mendukung anak-anak muda milenial untuk mendapat kesejahteraan.

Riza Noer Arfani dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM dan Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM menelaah bidang investasi dan usaha dari RUU Cipta Kerja ini, sementara Mirwan Ushada dari Direktorat Penelitian UGM menjelaskan tentang tantangan upaya simplifikasi administrasi dan debottlenecking kebijakan riset-inovasi.

Arie Sujito dari Departemen Sosiologi FISIPOL UGM meyakini, RUU Cipta Kerja ini merupakan upaya perbaikan yang besar untuk mentransformasi ekonomi Indonesia di masa depan. Simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan tentunya menjadi catatan utama.

Keseluruhan rangkaian diskusi dan FGD diharapkan dapat menghasilkan telaah kritis dan komprehensif terhadap RUU Cipta Kerja.

 

*Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hermin Esti Setyowati

 

Website: www.ekon.go.id

Twitter & Instagram: @perekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id