Badan Intelijen Negara

Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Jakarta (16/10/2014)- Bangsa Indonesia telah melalui beberapa tahap perjalanan sejarah dan melewati masa kesadarang kebangsaan pada tahun 1908, kesadaran politik pada tahun 1911 dan kesadaran ideology pada tahun 1928 yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Fase panjang tersebut turut mewarnai lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.Demikian pernyataan Dewan Pakar Pusat Kajian Ideologi Pancasila, Prof. DR. Soerjanto Poespowardojo dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada hari Kamis, 16 Oktober 2014, di Hotel Bidakara, Jakarta. 
 
Seiring perkembangan zaman, lanjut Soerjanto, Pancasila mengalami distorsi dalam implementasi di kehidupan masyarakat. Dalam era demokrasi seperti saat ini, masyarakat dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok kepentingan sebagai reifikasi dan komodifikasi massa. Rakyat telah diredusir perannya mejadi masyarakat kuda bendi (masyarakat kaca mata kuda). Jika masyarakat dibiarkan tidak memiliki kondisi pemikiran refliktif dan kritis akan mengakibatkan terjadinya malapetaka kultural. kondisi ini turut disebabkan oleh lunturnya ideologi Pancasila sebagai dasar negara.
 
“Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana cara untuk menyelamatkan Pancasila. Masyarakat perlu didorong untuk berpikir rasional, demi menyelamatkan Pancasila, identitas, dan karakter bangsa,” sambung Soerjanto.
 
Dalam pembahasan lainnya, Pengamat ekonomi-politik Universitas Paramadina, Dr. Herdi Syahrasad mengatakan bahwa Pancasila diwujudkan oleh Soekarno dan Hatta dalam bentuk bangsa yang sederajat, senasib, dan sepenanggungan. Aplikasinya berupa sifat kegotongroyongan yang berkembang di masyarakat.
 
“Negara bangsa yang mengingkari ideologinya, cepat atau lambat akan mengalami perpecahan sebagaimana halnya Yugoslavia dan Uni Soviet, Oleh karena itu, kita patut belajar dan kembali merestrukturisasi kembali Pancasila”, ujar Herdi Syahrasad.
 
Senada dengan dua narasumber lainnya, Ketua Pusat Kajian Ideologi Pancasila, Ashoka Siahaan mengatakan bahwa Pancasila harus ditempatkan sebagai think locally and act globally, mengembalikan Pancasila sebagai milik rakyat (local wisdom) di seluruh nusantara yang mampu membentuk secara global wajah Indonesia.
 
“Dengan pemahaman yang menyuluruh tentang Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang berimajinasi dan kreatif berpikir yang historis dan logis, dengan tujuan perubahan yang jelas dan baik,” tutup Ashoka.
 
Diakhir acara, Ashoka menambahkan proses reaktualisasi Pancasila patut diselaraskan dengan penguatan secara epistimologis. Prasyarat tersebut diperlukan agar dalam pengimplementasian Pancasila dapat meresap di kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu langkah adalah melalui penguatan dari aspek kebijakan dengan turut mengawal pembentukan lembaga atau komisi khusus terkait ideologi Pancasila. (*)