Forum Bakohumas Optimalkan Komunikasi Publik PascaPengesahan Omnibus Law

Jakarta (27/10/2020)- Pascapengesahan Omnibuslaw Cipta Kerja muncul polemik di masyarakat yang membutuhkan market Intelijen sehingga diperlukan strategi komunikasi publik. Tidak ada Pemerintah yang ingin menyengsarakan dan membuat masyarakat susah. Hal ini disampaikan oleh Wawan Hari Purwanto, Deputi-VII Bidang Komunikasi dan Informasi sekaligus Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara dalam Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) pada Senin (26/10/2020) secara daring.

Dalam forum tersebut, dimoderatori Dr. Diah Ayu Puspitasari, M.IR., dengan menghadirkan Dirjen IKP Kemenkominfo selaku Ketua Bakohumas, Prof. DR. Widodo Muktiyo, Pakar Komunikasi Publik Prof. Effendi Gazali, MPS ID, PH. D dan 100 peserta dari perwakilan K/L Negara, BUMN dan undangan lainnya. Saat memberikan sambutan, Widodo Muktiyo mengatakan sejak disahkannya Omnibuslaw Cipta Kerja juga muncul disinformasi mengenai substansi UU Cipta Kerja hingga menimbulkan unjuk rasa. “Dalam kesempatan yang baik ini diharapkan jajaran Humas Pemerintah dapat bersinergi menggaungkan urgensi, manfaat, dan substansi pentingnya UU Cipta Kerja guna mendukung program dan kegiatan diseminasi informasi Omnibuslaw UU Cipta Kerja” ujar Widodo Muktiyo.

Pada acara inti, Dr. Wawan Hari Purwanto, SH, MH, mengatakan lahirnya UU Cipta Kerja karena obesitas regulasi dan tumpang tindih aturan. Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja melibatkan Pemerintah, DPR, tripartit dan masukan dari masyarakat. UU tersebut ditujukan untuk memberi kemudahan, perlindungan, pemberdayaan UMKM, dan Koperasi, peningkatan investasi; kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wawan menyebut, Humas Pemerintah perlu melakukan sinergi kehumasan, merespon cepat suatu isu, dan menyampaikan informasi dan data yang valid, serta melakukan literasi dan membentuk opini publik. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar, sehingga nantinya masyarakat dapat memahami UU Cipta Kerja dan tidak ada kegaduhan di publik.

“Senada, Effendi Gazali mengatakan komunikasi kepada publik harus mampu menjaga source of characteristic yang dibentuk dari source of credibility, source of attractiveness dan source of power. Dalam komunikasi publik juga dikenal mengenal hierarchy of effect yaitu knowledge-practice-intention–/approval-advocacy, dimana pesan atau input komunikasi akan membantu target pada langkah berikutnya. “Etika komunikasi publik akan dapat menghindari disinformasi, sehingga mengurangi ketidakpastian, menunjukkan arah, melibatkan publik, membuat makna bersama, dan memberi keteladanan,” ujar Effendi Gazali.

Algoritma rasa menjadi bagian yang penting dan sedang berkembang, lanjut Effendi Gazali, berkaitan dengan semiotika yang harus dilakukan empati pada publik untuk menghindari perception gap. Effendi mengakui, warga negara wajib mengetahui atau memahami niat pemerintah yang baik. Harus ada hubungan kepublikan antara Pemerintah dan masyarakat agar ada interaksi yang positif.(*)

Bagikan:

BERITA TERKAIT