Tanggapan BIN Atas Siaran Pers ICW Terkait Kasus Djoko Tjandra

Tanggapan BIN Atas Siaran Pers ICW Terkait Kasus Djoko Tjandra

Jakarta (30/0/2020). Badan Intelijen Negara (BIN) tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan intervensi  terkait dengan masalah Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih Bank Bali, dimana sebelumnya Peninjauan Kembali (PK) masih berjalan. Kewenangan tersebut menjadi ranah yudikatif dalam menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru (novum) yang dimiliki. Apabila terdapat pelanggaran dalam SOP proses pengajuan PK maka terdapat tindakan/sanksi. BIN tidak berkewenangan melakukan intervensi dalam proses hukumnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto sebagai tanggapan BIN atas Siaran Pers Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait  Kasus Djoko Tjandra.

Lebih lanjut Deputi-VII BIN menjelaskan bahwa  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara merupakan alat Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri. BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga laporan BIN langsung ke Presiden tidak disampaikan ke publik.

“BIN juga bertindak sebagai koordinator lembaga Intelijen Negara dan melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Intelijen Negara lainnya, yaitu Intelijen TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/ non-Kementerian,” imbuh Wawan

Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2011, lanjut Wawan, BIN tidak mempunyai kewenangan  penangkapan baik di dalam maupun di luar negeri. BIN bukan lembaga penegak hukum. BIN memberikan masukan ke Presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara.

“Hingga saat ini, BIN terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup, sebagaimana terjadi pada kasus penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono. Demikian juga dalam kasus Maria Pauline Lumowa yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham,” jelas Wawan.

Mengakhiri tanggapannya Deputi-VII BIN menyampaikan , sesuai UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri. BIN memiliki perwakilan di luar negeri termasuk dalam upaya mengejar koruptor.  Namun tidak semua negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. (*)

Bagikan:

BERITA TERKAIT