Pemerintah Tindak Tegas Aksi Anarkis terkait Penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta (8/10/2020)- Pemerintah akan bersikap dan menindak tegas terhadap para pelaku maupun aktor yang menunggangi aksi massa terkait penolakan Undang-Undang Omibus Law Cipta Kerja yang telah mengakibatkan terjadinya kericuhan di sejumlah wilayah di tanah air. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinatior Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dengan didampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnivian, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi, Idham Azis dan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, SH., M.Si., saat konferensi pers yang disiarkan melalui akun instagram Kemenkpolhukam RI, Kamis (8/10/2020). 

Pemerintah sangat menghormati sikap kebebasan berpendapat di muka umum, lanjut Mahfud, namun perlu disampaikan dengan cara-cara yang  benar dan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi, Mahfud menyayangkan terjadinya aksi anarkis di berbagai daerah yang justru banyak melanggar ketentuan yang ada dan mengarah pada tindakan kriminal. 

"Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat tertentu, dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan, untuk itu Pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat," jelas Menko Polhukam.

Mahfud menambahkan terdapat cara lain yang bisa dilakukan untuk menyampaikan ketidakpuasan atas keputusan pemerintah dan DPR yang mengesahkan UU Omnibus Law, seperti menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Cara menempuh jalur hukum sangat dibenarkan dalam aturan hukum,yaitu menyalurkannya dalam proses pembuatan Peraturan Pemerintah, Perpres, Permen, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diadukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun formil ke MK,"himbau Mahfud.

Terlebih saat sekarang, tambah Mahfud, aksi perusakan yang dilakukan oknum tertentu tersebut dilaksanakan ditengah pandemi Corona, dimana masyarakat harus bisa melihat situasi ketika negara tengah berjuang menghadapi kondisi krisis kesehatan. (*/diambil dari pelbagai sumber)

Press Release Menko Polhukam 8 Okt 2020

Bagikan:

BERITA TERKAIT